Home
Uncategorized

Tidak Tercatat Miskin, Tapi Hidupnya Pas-pasan

06.36

 

Sumber: Magnific


Pernah ngga sih kamu dengar kabar bahwa angka kemiskinan Indonesia turun, tapi rasanya hidup malah makin berat? Kalau pernah, kamu ngga sendirian. Banyak keluarga merasakan hal yang sama. Gajinya masih ada dan dapurnya masih mengepul, tapi akhir bulan selalu terasa tipis.

Menurut BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 ada di angka 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Tapi di waktu yang hampir bersamaan, Bank Dunia menyebut 64,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar US$8,30 per hari. Beda jauh, kan? Sempat ramai juga di media sosial, dan banyak yang bertanya-tanya mana yang benar.

Ternyata keduanya ngga saling bertentangan. BPS dan Bank Dunia sendiri sudah menyampaikan klarifikasi bersama pada September 2026. BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia, dengan garis kemiskinan Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar US$3,60 per hari. Sementara Bank Dunia memakai standar internasional untuk membandingkan kesejahteraan antarnegara, dan standar itu naik otomatis ketika Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Jadi angka 64 persen bukan berarti mayoritas orang Indonesia miskin menurut ukuran nasional. Tapi angka itu memberi petunjuk bahwa banyak orang hidup ngga terlalu jauh di atas garis kemiskinan.

Di antara dua angka itulah ada kelompok yang jarang dibicarakan. Laporan Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025. Yang menarik, mereka yang turun kelas umumnya ngga jatuh miskin, tapi masuk ke zona rentan. Kelompok rentan ini mencakup sekitar 24,1 persen penduduk, atau 67,9 juta orang. Secara statistik mereka “tidak miskin”, tapi satu kejadian saja bisa menggoyahkan segalanya. Harga bahan pokok naik, ada anggota keluarga yang sakit, atau salah satu orang tua kehilangan pekerjaan.

Masalahnya, kelompok ini berada di wilayah abu-abu kebijakan. Seorang ekonom menyebut mereka berada di luar jaring pengaman sosial, tapi belum cukup kuat secara finansial untuk menyerap guncangan harga. Ada juga yang menyoroti bahwa sebagian besar dari mereka masih bergantung pada pendapatan bulanan dan belum punya aset yang kuat, sehingga begitu pekerjaan terganggu, daya tahannya pendek. Sementara itu biaya hidup terus naik. Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, misalnya, naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026.

Inilah yang sering disebut kemiskinan struktural. Kalau satu keluarga kesulitan, kita bisa saja bilang mereka kurang pandai mengatur uang. Tapi ketika jutaan keluarga mengalami hal serupa, kita sedang melihat pola, bukan kebetulan. Persoalannya bukan semata kemauan atau kerja keras, tapi cara sistem mengukur, membantu, dan melindungi orang. Siapa yang dihitung miskin, siapa yang berhak dibantu, dan siapa yang dibiarkan menanggung sendiri semuanya ditentukan oleh garis-garis yang dibuat di luar rumah mereka.

Dampaknya paling terasa di dalam keluarga. Orang tua yang cemas soal uang sekolah, anak yang makannya dihemat, atau ibu yang menunda ke dokter, semuanya bisa terjadi di rumah yang di atas kertas “tidak miskin”.

Mungkin pertanyaan kita perlu diubah. Bukan lagi “berapa persen orang yang miskin?”, tapi “berapa banyak keluarga yang hidupnya sebenarnya cuma selangkah dari miskin?”

Sources: